Garudatimes.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengkritik penggunaan anggaran program penanganan stunting di beberapa wilayah yang dinilai tidak efisien. Tito mengungkapkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp 10 miliar, mayoritas dana justru digunakan untuk kegiatan administratif seperti rapat dan studi banding, sementara alokasi langsung untuk kebutuhan nutrisi masyarakat minim.
“Dari Rp 10 miliar anggaran stunting, Rp 6 miliar habis untuk rapat koordinasi, studi banding, dan kegiatan sejenis. Hanya Rp 2 miliar yang benar-benar digunakan untuk makanan ibu hamil dan anak di bawah dua tahun. Sisanya, Rp 2 miliar digunakan untuk evaluasi,” ujar Tito saat menghadiri Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024, Rabu (18/12/2024), seperti dikutip dari DetikFinance.
Efisiensi Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan
Tito menyayangkan bahwa hanya sebagian kecil anggaran yang dimanfaatkan untuk kebutuhan langsung masyarakat. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok sasaran, terutama ibu hamil dan balita yang menjadi prioritas utama program stunting.
“Yang masuk ke perut, hanya Rp 2 miliar. Ini sangat memprihatinkan. Anggaran seharusnya lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat,” tegas Tito.
Upaya Pemerintah Pangkas Anggaran Tidak Produktif
Menanggapi temuan ini, Tito meminta Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memperketat pengawasan terhadap anggaran daerah. Ia juga menyoroti belanja perjalanan dinas yang dianggap boros dan tidak mendukung program prioritas.
“Kemarin sore, saya berdiskusi dengan Menteri Keuangan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen di kementerian dan lembaga. Hal serupa juga akan diberlakukan di tingkat daerah. Pengeluaran yang tidak efisien harus dikurangi,” katanya.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran daerah benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Imbauan untuk Pemerintah Daerah
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun dan menggunakan anggaran, dengan fokus pada efisiensi dan akuntabilitas.
“Anggaran daerah harus diarahkan pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai dana besar habis untuk kegiatan administratif yang tidak berdampak langsung,” ungkap Tito.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengelolaan anggaran stunting dapat lebih optimal sehingga angka stunting di Indonesia bisa terus ditekan dan kualitas hidup masyarakat meningkat.
