Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan dukungannya terhadap penerapan kartu bahan bakar (fuel card) di Kepulauan Riau (Kepri) bagi kendaraan roda empat, baik pribadi maupun angkutan umum. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan ketepatan pendistribusian BBM subsidi di wilayah tersebut.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, mengungkapkan bahwa penerapan fuel card akan membantu memastikan subsidi BBM tersalurkan secara tepat sasaran, tepat volume, serta mencegah penyalahgunaan. “Penerapan fuel card untuk solar ini merupakan langkah positif, dan kami mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Kepri. Ini menjadi lapisan kedua setelah penggunaan QR code MyPertamina yang terus diperluas,” ujar Halim dalam rapat koordinasi di Batam, Senin (4/11).
Menurut Halim, fuel card akan berfungsi sebagai alat kendali yang terintegrasi dengan sistem pendistribusian BBM yang ada, mendukung pengelolaan subsidi agar sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Saat ini, tiga wilayah di Kepri, yakni Batam, Tanjungpinang, dan Bintan, telah menerapkan fuel card untuk pembelian solar bersubsidi bekerja sama dengan salah satu bank nasional.
Inisiatif fuel card juga diharapkan mendukung kemandirian ekonomi lokal melalui penghematan biaya BBM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Halim menambahkan, penerapan fuel card harus berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) agar dapat diadopsi di daerah lain.
Selain itu, fuel card ini perlu memiliki masa berlaku dan dilengkapi dengan Personal Identification Number (PIN) sebagai pengamanan tambahan. “Penerapan fuel card harus sesuai dasar hukum yang berlaku, termasuk batas maksimal pembelian BBM subsidi berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020,” jelas Halim.
Rapat koordinasi juga dihadiri oleh berbagai pihak dari Pemprov Kepri, badan usaha, dan instansi terkait yang memberikan masukan untuk menyempurnakan sistem fuel card. Halim berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah bisa memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih efektif.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, menyatakan bahwa fuel card menjadi alat kontrol untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Pihaknya berharap program ini bisa segera diterapkan di seluruh wilayah Kepri.
“Fuel card ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM subsidi masyarakat secara optimal. Kami berterima kasih kepada BPH Migas atas dukungannya untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran,” kata Luki.
Setelah rapat, Komite BPH Migas bersama tim lapangan mengunjungi beberapa SPBU di Batam untuk memantau langsung penerapan fuel card. Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan bahwa implementasi fuel card berjalan baik dan menjadi solusi bagi penyaluran BBM subsidi yang lebih efisien.
“Banyak angkutan umum di Batam sudah menggunakan fuel card untuk membeli BBM subsidi. Ini adalah terobosan untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” ungkap Wahyudi.
BPH Migas bersama Pemprov Kepri terus berkoordinasi agar sistem fuel card dapat melayani konsumen pengguna secara optimal. “Kami juga melakukan edukasi kepada operator SPBU terkait integrasi layanan dengan QR code dan fuel card. Diharapkan, program ini bisa diperluas ke provinsi lain agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam pemenuhan BBM subsidi,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri, Syakyakirti, perwakilan dinas terkait, serta perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Area Kepri.
