Jakarta, Garudatimes.com – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan ketegangan antara warga yang hendak membuat konten di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dengan seorang pria yang mengaku bagian dari Ormas Pemuda Pancasila (PP). Kejadian ini berlangsung di Taman Literasi Blok M pada Rabu, 8 Januari 2025, dan menuai reaksi beragam dari warganet.
Dalam video yang diunggah akun Instagram @wargajakarta.id, seorang pria bertopi tampak menghampiri pembuat konten dan mempertanyakan perizinan aktivitas mereka. “Mas ini izin sama siapa? Ini branding kan? Kalau branding harus ada izin,” kata pria tersebut dalam video.
Pembuat konten, yang terlihat bingung, mempertanyakan alasan mereka harus mengurus izin untuk membuat konten di area umum seperti Blok M. “Emang harus ada izinnya di sini? Bukannya ini tempat umum?” tanya salah satu dari mereka.
Pria bertopi itu menjelaskan bahwa sejumlah lokasi di kawasan Blok M, termasuk Taman Literasi dan M Bloc, dikelola oleh pihak tertentu. Ia kemudian menyebut bahwa pengelolaan perizinan berada di bawah kendali Ormas Pemuda Pancasila.
“Iya lah, kan ada pengurusnya. Kalau nggak ada yang ngurus, itu di jalan. Kalau di taman, M Bloc itu ada yang ngurus,” ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut, ia menjawab, “Ada anak Pemuda Pancasila.”
Merasa enggan memperpanjang perdebatan, pembuat konten akhirnya memilih meninggalkan lokasi.
Reaksi Warganet: Pertanyakan Dasar Hukum
Video ini langsung memicu berbagai tanggapan di media sosial. Sebagian besar warganet mempertanyakan dasar hukum dari kewajiban izin yang disebutkan pria tersebut, terutama di tempat umum.
“Seharusnya taman seperti Blok M bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin dari ormas,” komentar seorang pengguna media sosial.
Ada juga yang menuding permintaan izin tersebut hanya sebagai dalih untuk meminta uang. “Izin = duit,” tulis salah satu warganet. Sementara itu, komentar lain berbunyi, “Tempat umum kok jadi diatur ormas, bukannya pemerintah?”
Peran Pemerintah Diminta Lebih Tegas
Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan kawasan publik dan wewenang ormas di tempat umum. Warganet meminta pemerintah, khususnya pengelola Blok M, untuk memberikan penjelasan dan memastikan bahwa fasilitas publik tetap dapat diakses tanpa kendala birokrasi yang tidak perlu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah maupun perwakilan Ormas Pemuda Pancasila.
