Jakarta, Garuda times – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka kemungkinan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk tahun anggaran 2025.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta pada Jumat, Sri Mulyani menyatakan bahwa rancangan APBN 2025 telah disusun dengan mempertimbangkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Program prioritas Presiden Prabowo sudah masuk dalam APBN 2025,” jelasnya.
Sri Mulyani menyebutkan, Presiden Prabowo meminta agar kementerian dan lembaga (K/L) mengelola anggaran secara efektif, terutama dengan meningkatkan efisiensi. Salah satu arahan Presiden adalah memperhatikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang tinggi, yang menandakan rendahnya efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “Semakin rendah ICOR, semakin efisien investasi yang dilakukan,” tambahnya.
Selain itu, Prabowo juga menekankan perlunya mencegah kebocoran anggaran dan korupsi di seluruh kementerian dan lembaga. “Ini adalah tantangan yang harus ditangani bersama. Peninjauan terhadap APBN nantinya akan menekankan arahan Presiden Prabowo untuk efisiensi,” ungkapnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa undang-undang APBN memungkinkan adanya penyesuaian, baik karena bertambahnya K/L maupun perubahan program. Namun, saat ini Kementerian Keuangan masih fokus menjalankan UU APBN 2025.
- Kementerian Keuangan saat ini sedang mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang direncanakan untuk diserahkan awal Desember, dengan target penerbitan Perpres pada akhir November. “Dalam tiga minggu ke depan, kami akan bekerja keras bersama K/L dan Bappenas untuk memastikan rincian APBN 2025 siap sesuai Perpres,” kata Sri Mulyani.
