BANDUNG, Garudatimes.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan komitmennya untuk memperlancar distribusi pupuk kepada para petani. Ia memastikan aturan yang sebelumnya menjadi hambatan dalam penyaluran pupuk kini telah dipangkas. Dengan perubahan ini, petani diharapkan lebih mudah mendapatkan pupuk tepat waktu.
“Dulu, aturan distribusi pupuk cukup panjang sehingga kadang pupuk baru tiba setelah masa panen. Kini, aturan tersebut sudah kita pangkas,” ujar Zulhas usai menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).
Zulhas menjelaskan bahwa proses perizinan distribusi pupuk kini diserahkan kepada Kementerian Pertanian, yang akan berkoordinasi langsung dengan Pupuk Indonesia.
“Pupuk Indonesia harus memastikan pupuk sampai ke Gapoktan, kios, pengecer, atau distributor dengan lancar,” jelasnya.
Sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulhas menekankan bahwa pupuk harus diterima petani sebelum masa tanam dimulai. Ia tidak segan memberikan teguran atau sanksi berat jika terjadi keterlambatan distribusi.
“Jika pupuk telat diterima sebelum masa tanam, akan ada panggilan dan tindakan tegas. Ini penting untuk memastikan hasil panen maksimal dan mendukung keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” tegas mantan Menteri Perdagangan itu.
Zulhas menambahkan bahwa keberhasilan program ini menyangkut nama baik bangsa. “Taruhannya adalah swasembada pangan dan reputasi Indonesia. Kami tidak main-main dalam hal ini,” tandasnya.
Selain memastikan kelancaran distribusi pupuk, Zulhas juga menginstruksikan agar hasil panen petani, terutama gabah, harus diserap oleh pemerintah melalui Bulog. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Panen raya biasanya berlangsung pada Maret atau April. Namun, tahun ini diprediksi akan maju ke Februari dan Maret. Gabah hasil panen tersebut harus diserap oleh Bulog. Kepala daerah, bupati, dan dinas pertanian harus memastikan hal ini terlaksana,” imbuhnya.
Terkait harga gabah, Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun formula yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah menetapkan kisaran harga gabah antara Rp 6.500 hingga Rp 7.000. Formula ini akan kami laporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan,” pungkasnya.
