Jakarta, Garudatimes.com – Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional serta kebutuhan manajemen lembaga.
Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, sebagian besar dari anggaran itu, yakni Rp63,35 triliun, akan digunakan untuk program pemenuhan gizi bagi masyarakat. Sementara itu, Rp7,43 triliun sisanya dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen Badan Gizi Nasional.
“Dukungan manajemen ada alokasinya Rp7,43 triliun,” kata Zulkifli Hasan pada Kamis (31/10/2024), saat menjelaskan rincian penggunaan anggaran tersebut.
Pada tahun pertama pelaksanaannya, pemerintah merencanakan program makan bergizi gratis yang hanya akan difokuskan pada daerah-daerah yang membutuhkan. Namun, pemerintah belum memaparkan secara spesifik wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi target dari program ini.
“Detailnya nanti, sekarang kami fokus pada total anggaran terlebih dahulu,” jelas Zulkifli Hasan.
Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Badan ini diberikan mandat khusus untuk melaksanakan program pemenuhan gizi nasional, dengan tujuan meningkatkan kesehatan gizi di berbagai jenjang pendidikan.
Program pemenuhan gizi nasional ini akan menyasar peserta didik di pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan di sekolah umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus, layanan khusus, dan pesantren.
Menurut Nota Keuangan APBN 2025, program makan bergizi gratis ini diproyeksikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% dan menciptakan sekitar 820.000 lapangan pekerjaan di berbagai daerah
