Jakarta – PT Bumi Resources Tbk, salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, akhirnya angkat bicara terkait penyegelan yang dilakukan terhadap salah satu tambangnya di Kalimantan Timur. Penyegelan ini dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang mengklaim atas dasar pelanggaran izin dan pencemaran lingkungan.
Tanggapan Bumi Resources
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, pihak Bumi Resources menyatakan sikap tegas atas aksi penyegelan tersebut. Direktur Utama Bumi Resources, Danny Wicaksono, menjelaskan bahwa tindakan penyegelan itu dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat. “Kami telah mematuhi seluruh peraturan dan mengantongi izin resmi dari pemerintah,” tegas Danny.
Danny menambahkan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk memastikan operasi tambang sesuai standar lingkungan. “Kegiatan operasional kami selalu diawasi dan dievaluasi oleh lembaga terkait. Kami berkomitmen terhadap praktik penambangan yang berkelanjutan,” ujarnya menandaskan.
Klarifikasi Izin dan Legalitas
Bumi Resources mengklaim telah memiliki semua dokumen legal yang dibutuhkan. Perusahaan ini juga menyoroti bahwa tudingan pencemaran lingkungan adalah isu yang sering kali diangkat tanpa bukti konkret. Berdasarkan data perusahaan, mereka memiliki sertifikasi pengelolaan lingkungan dari institusi independen.
Danny menegaskan, “Bumi Resources tidak pernah mengecewakan stakeholders dengan mengabaikan kepatuhan hukum. Operasional kami secara rutin dievaluasi, dan hasilnya selalu kami laporkan secara transparan.”
Persetujuan Pemerintah dan Regulasi
Sebelum kegiatan penambangan dimulai, Bumi Resources menyebutkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Mereka menyatakan izin eksplorasi dan eksploitasi sudah dikeluarkan setelah melalui serangkaian penilaian ketat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Lingkungan Hidup pun disebut telah memeriksa prosedur standar yang diterapkan perusahaan.
“Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah selalu menjadi mitra kami dalam memastikan proses bisnis yang berkelanjutan,” tambah Danny.
Langkah Selanjutnya
Bumi Resources berencana untuk mengambil langkah hukum sebagai respon atas tindakan penyegelan ini. Tim hukum perusahaan sedang mengkaji semua kemungkinan jalur hukum yang bisa ditempuh. Selain itu, perusahaan berencana membangun dialog dengan ormas yang terlibat.
“Dialog terbuka dan konstruktif adalah pendekatan yang selalu kami utamakan. Kami berharap hal ini dapat dikenang sebagai pelajaran bagi semua pihak,” kata Danny. Ia juga menekankan perlunya menciptakan situasi win-win bagi perusahaan dan masyarakat sekitar.
Reaksi Masyarakat dan Investasi
Sejak insiden penyegelan, saham Bumi Resources menunjukkan gejolak di bursa. Masyarakat serta investor mulai bertanya-tanya mengenai dampak terhadap kelangsungan investasi. Bumi Resources juga telah mengeluarkan pernyataan resmi untuk menenangkan kekhawatiran investor.
Sandra, seorang analis pasar modal, menyatakan kekhawatirannya, “Tindakan seperti ini bisa menciptakan persepsi negatif, tidak hanya untuk Bumi Resources tapi juga bagi industri tambang lainnya.”
Sementara itu, masyarakat lokal di sekitar tambang terbelah dalam memberikan dukungan. Beberapa mendukung aksi penyegelan demi kelestarian lingkungan, namun sebagian lain khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan. “Kami hanya berharap pihak-pihak terkait segera menyelesaikan masalah ini,” ujar seorang penduduk sekitar tambang.
Bumi Resources kini berada dalam tekanan untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan cepat demi memastikan keberlanjutan operasional serta menjaga kepercayaan publik dan investor. Mereka yakin, solusi jangka panjang yang didasarkan pada dialog dan kerjasama dapat dicapai untuk mengatasi tantangan ini.
