Jakarta, Garudatimes.com – Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengintensifkan pengamanan terhadap gudang logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 untuk mencegah praktik kecurangan dalam proses pemilu.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa pengamanan Pilkada dilakukan dengan melibatkan tiga pilar utama, yakni Babinsa (Bintara Pembina Desa), Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), dan pemerintah daerah.
“Kami melibatkan tiga pilar untuk pengawasan dan pengamanan di setiap tahapan Pilkada, termasuk menjaga logistik pilkada, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” kata Susatyo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/11).
Menurutnya, ketiga pilar tersebut akan berpatroli secara terorganisir dan sesuai dengan peran masing-masing, untuk memastikan tidak ada gangguan yang dapat merusak integritas pemilu. Sinergi antara Bawaslu, Polri, TNI, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan jalannya Pilkada tanpa kecurangan, dari tahapan pemilihan hingga penghitungan suara.
“Kami juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan, di mana mereka dapat langsung melaporkan segala bentuk pelanggaran atau tindak pidana kepada pihak berwenang,” tambahnya.
Pengawasan logistik pilkada, termasuk kotak suara dan surat suara, menjadi fokus utama dalam memastikan tidak terjadi manipulasi atau gangguan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Keamanan logistik ini sangat bergantung pada pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri untuk menjaga proses Pilkada yang damai dan tertib.
Susatyo juga menekankan bahwa terciptanya situasi yang aman dan nyaman melalui kolaborasi antara tiga pilar adalah langkah strategis dalam mewujudkan Pilkada yang bebas dari gangguan.
Keberhasilan Pilkada Jakarta 2024 yang aman, transparan, dan adil sangat bergantung pada sinergi antar instansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya proses demokrasi.
“Dengan kolaborasi yang solid, kami berharap Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat, mencerminkan demokrasi yang sejati, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu di Indonesia,” pungkas Susatyo.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat juga telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengamanan logistik Pilkada. SOP ini mengatur siapa saja yang boleh mengakses tempat penyimpanan logistik pilkada untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi logistik menuju lokasi pemungutan suara.
Ketua KPU Jakarta Pusat, Efniadiansyah, menjelaskan bahwa SOP tersebut diberlakukan untuk menjaga agar logistik Pilkada Jakarta 2024 tetap aman dan terhindar dari potensi manipulasi.
“Keamanan logistik menjadi prioritas kami, dan SOP telah kami terapkan untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses gudang logistik,” ujar Efniadiansyah.
